oleh

Ketua Komisi II Pertanyakan Sikap Gugus Tugas Covid-19 Terkait Transparansi Publik

Min.co.id-Indramayu-Ketua Komisi 2 DPRD Indramayu, H. Dalam, meminta kepada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Indramayu untuk memberikan transparansi kepada publik, atas potensi sebaran secara geografis keberadaan Orang Dalam Pemantauan (ODP), maupun Pasien Dalam Pemantauan (PDP). Sehingga Pemerintah daerah(Pemda) dalam melakukan pencegahan tepat sasaran.

Penegasan itu disampaikan Dalam, saat Rapat Kerja anatara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan AKD bersama Gugus Tugas Covid-19 di Gedung DPRD Indramayu kemarin.

“Bahwa di Indramayu masih zero positif, mudah mudahan benar adanya, tetapi melihat dari langkah – langkah yang dilakukan Pemda melalui Gugus Tugas, saya meragukan berakitan dengan transparansi penanganan wabah Covid-19 di Indramayu. Karena kami tidak pernah tau persebaran geografis dari PDP dan ODP,” tuturnya.

Menurutnya, Gugus tugas mestinya harus memetakan secara jelas dimana potensi kerawanan dan fokus pencegahan yang harus dilakukan oleh Pemkab Indramayu, sehingga ketika potensi persebaran itu fair adanya bisa dilakukan langkah tes rapid atau pengujian bagi masyarakat.

“Ini juga tidak jelas, karena kami melihat, belum banyak test dan pengujian yang diperkirakan orang-orang atau masyarakat yang terkena dari Covis-19 saat ini,” ujarnya.

Dengan mengetahui persebaran itulah, Gugus tugas memiliki program yang jelas, makanya Komisi 2 DPRD Indramayu sebagai bagian dari unsur DPRD, berhak menanyakan hal itu.

“Maksud kami harus tau tentang persebaran geografis supaya kita tau tingkat resiko wabah dan daerah mana saja yang harus kita lakukan penyebaran virus korona, Kalau sekarang kesannya disamaratakan, seolah semua kena, tetapi tidak pernah memperhatian dampak psikologis masyarakat,” ungkap Politisi PKB ini.

Terkait penggunaan anggaran yang sudah dinyatakan di Pers sekitar Rp14 miliar, ia berharap, serapan anggaran tersebut, betul – betul dipergunakan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan khusunya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Indramayu, apalagi pihaknya sudah melihat secara langsung jika momentum pandemi virus corona disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

“Kami menginginkan bahwa dan harus memastikan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan bagi PDP dan ODP harus benar benar terealisasikan dengan baik termasuk juga perhatian terhadap tenaga kesehatan dan dokter yang menangani Covid anggaran tidak hanya seketar untuk pembelian disinfektan, masker atau pasang spanduk dimana-mana, ini sekali lagi, kami memohon, meminta dan mamastika anggaran digunakan untuk kebutuha pelayanan kesehatan dan pencegahan bagi mereka yang terserang Covid-19,” terangnya.

Komisi 2 DPRD Indramayu meminta, perlu segera melakukan langkah –langakh yang lebih terarah, terutama memperbanyak tes dan pengujian yang ternyata peluang rapid test setiap hari selalu meningkat. Karena menurut para pakar angka ril orang terinveksi di Indonesia minimal 10 kali lipat dari angka resmi sehingga angka terinfeksi paling banyak.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Covid-19 Indramayu, Deden Boni Koswara, mengatakan, sebaran geografis potensi Covid-19 di Indramayu bisa diakses melalui https://pikobar.jabarprov.go.id/, guna mengetahui secara update perkembangan yang terjadi di Jawa Barat pada umumnya dan khususnya Kabupaten Indramayu.

Namun terkait data Fikobar kata Deden, adalah data yang di pakai di Propinsi Jawa Barat, namun beberapa yang harus difahami oleh semua pihak, sehinga menjadi komplain dari Kabupaten Kota di Jawa barat.

“Kemarin ada beberapa kabupaten kota keberatan karena disitu disebutkan alamat, misalnya si A dengan alamat jelas, maka masayarakat mudah dilacak sehingga ini menjadi masalah sosial,” katanya.

Namun demikian, masyarakat Indramayu sudah bisa mengakses informasi secara update terkait perkembangan Covid-19 melalui website Fikobar Jabar tersebut.

Disinggung tetang alat test covid yang menjadi kendala Dinkes Indramayu, secara teknis itu tidak dipungkiri, bahkan dua kendala yang dihadapi saat ini, pertama adalah petugas analis terbatas karena harus orang yang terlatih.

Saat ini di Indramayu, kata Deden, hanya satu orang yang memiliki kopetensi dibidang analis lab Covid-19, maka pihaknya sudah meminta kepada ahli analis tersebut untuk melakukan pelatihan petugas analis dan uji lab yang ahli dibidang pengambilan sampel seperti swab di RS seconline.

“Kami meminta kepada dokter indri untuk melatih analis –analis lain di RS swasta seconline untuk di latihan pengambilan swab,” tuturnya.

Kendala kedua, kata Deden adalah ketersediaan Swab Dakron dan virus transport medium (VTM), kedua alat itu sangat terbatas diterima Dinkes Indramayu, bahkan yang lebih vital adalah virus transport medium, ketersediaan barang itu sulit diperoleh. Sehingga pihaknya akan berusaha melalu APBD Indramayu untuk menyediakan pengadaan antisipasi pembelian rapid test, pembelian Swab Dakron dan VTM. (Rls)

Komentar

News Feed