oleh

Sebanyak 150.000 Nelayan Terima Bantuan Premi Asuransi Nelayan

-News-6 views

Min.co.id-Jakarta-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 150.000 nelayan penerima untuk Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) 2019. Saat ini sudah ada sekitar 685.000 nelayan telah terdata  dalam Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dari sistem “Satudata KKP”.

Terkait dengan BPAN, dalam kurun waktu 3 tahun, KKP telah memberikan jaminan premi asuransi kepada 1.048.177 nelayan. Dari 3.665 klaim, total nilai pertanggungan asuransi nelayan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para nelayan/ahli waris mencapai Rp377 miliar.

Untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan nelayan ini, KKP telah bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi untuk membuka peluang perpanjangan asuransi secara mandiri. “Alhamdulillah, dari data yang kami terima hingga saat ini, peserta asuransi nelayan mandiri yang terdata sebanyak 32.989 nelayan yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia,” tutur M Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, melalui keterangan persnya, Jumat (17/5).

Tak hanya itu, terkait perlindungan nelayan, KKP juga menjajaki pelaksanaan asuransi bagi para ABK/buruh, salah satunya melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika ini terealisasi, maka nelayan ABK dan nelayan buruh akan mendapatkan kesamaan fasilitas dalam perlindungan sosial berupa asuransi,” tambah Zulficar.

Terkait upaya perbaikan data perikanan tangkap, saat ini DJPT terus berusaha untuk melakukan pendataan operasional kapal penangkap ikan. Zulficar mengatakan, salah satu terobosan penting  kegiatan pengumpulan dan pengolahan data operasional penangkapan ikan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan adalah dengan menempatkan pemantau (observer on-board).

Ia mengungkapkan, untuk tahun ini, KKP telah berhasil melatih sebanyak 403 orang untuk menjadi observer yang saat ini telah ditempatkan di Medan, Tegal, Sidoarjo, Bitung, dan Ambon.

“Februari 2019 lalu, kami bahkan telah menetapkan 80 orang observer reguler yang ditempatkan pada 30 pelabuhan perikanan di Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11/KEP-DJPT/2019,” katanya.

Zulficar menambahkan, karena masih belum banyak tenaga observer, DJPT juga telah bekerja sama dengan 11 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Operasional Penangkapan Ikan di Atas Kapal Penangkap Ikan. (jal)

Komentar

News Feed