oleh

Ketum Forjap Patria : People Power Berpotensi Sengsarakan Rakyat

-Politik-39 views

Min.co.id-Demokrasi Indonesia selalu dinamis dan menarik perhatian dunia. Demikian pula Pemilu Serentak 2019 yang diliput oleh lembaga independen internasional, kedutaan besar negara sahabat, dan media internasional.

Setiap tahapan pemilu, terutama masa kampanye, debat pilpres, pemungutan suara dan penghitungan suara, ada dalam pantauan mereka. Pemilu 2019 di Indonesia, khususnya Pilpres adalah “pagelaran politik” terbesar dan paling rumit di dunia. “Pelaksanaannya secara umum berlangsung relatif aman dengan tingkat partisipasi rakyat (pemilih) yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 80%,”. Ujar Zamzami

Ketua Umum Forum Jaringan Pemuda Patria (Forjap Patria), menyerukan kepada kaum pemuda dan masyarakat untuk menolak gerakan People Power yang berpotensi Menyengsarakan Rakyat.
Karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi pancasila.

Adanya isu-isu terkait People Power saya menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan. Sambung Zamzami.

Zamzami juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berasaskan demokrasi dan Berpegang teguh pada UUD 1945.

“Negara kita menjunjung etika, berketuhanan yang maha esa dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya

Dia Meminta, agar tidak ada lagi 01 maupun 02, secara kompak memilih 03, yaitu persatuan Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila

Zamzami menegaskan, siapapun yang akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Untuk Periode 2019-2024 mendatang, itu merupakan putra Terbaik bangsa Indonesia.

“Segala bentuk yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan, sudah diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimuka hukum kita semuanya sama,” ujarnya

Bila ada hal yang dinilai menyimpang, segala sesuatunya hendak diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, tidak mesti dengan cara menggerakkan massa.

Jadi, mari kita salurkan aspirasi kita melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi, bukan dengan gerakan ‘people power’,” tegasnya

Mantan Aktivis IPNU ini menjelaskan lagi, people power itu jelas tidak sesuai dengan asas demorasi di negara kita ini, untuk itu saya meminta semua pihak menahan diri, tidak memperkeruh suasana yang sudah kondusif ini.

“Kita hormati keputusan KPU, mari kita tunggu hasil rekapitulasi di KPU, harus kita ketahui bahwa gerakan people power juga akan berpotensi memicu perpecahan bangsa dan antar sesama anak bangsa,” tutup mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tersebut.(ach)

Komentar

News Feed