oleh

Pernyataan Kuswanto Menuai Protes, dan Diingatkan Jangan Menyerang Personal Terkait Partai Golkar di Indramayu

-Politik-104 views

Min.co.id-Indramayu-Munculnya statemen atau pernyataan Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar kecamatan Krangkeng, Kuswanto di salah satu media online terkait krisis kepemimpinan di DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, menuai protes. Terutama dari kalangan rekan PK Partai Golkar dari kecamatan lain, dan pengurus DPD PG Indramayu. Karena dianggap tendensius, dan bernuansa menyerang ke personal seseorang.

“Saudara Kuswanto, silahkan saja kalau mau mempromosikan seseorang untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Tapi jangan bernuansa menyerang pribadi seseorang, karena nanti menimbulkan situasi yg kurang kondusif,” ujar Lukman Rasidi SPd MPd kepada pers, Minggu siang (17/5/2020).

Lukman selanjutnya menjelaskan, dirinya mendapatkan kiriman pemberitaan di salah satu media online yang berisi pernyataan Kuswanto. Dalam berita tersebut, Kuswanto menyebutkan partai Golkar Kabupaten Indramayu sedang mengalami krisis kepemimpinan, dan bagi internal partai Golkar sendiri saat ini, akan dijadikan momentum untuk mengadakan reformasi total Partai Golkar Kabupaten Indramayu melalui musda yang akan di gelar beberapa bulan mendatang. Kemudian, Kuswanto mengatakan dalam melakukan pemilihan calon pemimpin baru di Partai Golkar itu, memilih figur yang tidak pernah terlibat kasus korupsi, atau memakai posisi partai untuk keuntungan diri dan menjadikan partai seperti milik pribadi dan kelompok.

“Pernyataan itu, kami anggap tendesius dan bernuansa menyerang ke personal. Karena kebijakan akan segera digelarnya Musda partai Golkar di Indramayu, maupun beredarnya informasi pemberian sanksi organisasi untuk Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu, adalah agenda politik DPD Partai Golkar Provinsi Jabar. Bukan kendali seseorang,” jelas Lukman.

Kuswanto, diingatkan oleh rekan ketua PK lainnya untuk dapat memilah-milah persoalan.

“DPD Partai Golkar Provinsi Jabar bukan kendali seseorang dari Indramayu. Tapi murni untuk melaksanakan agenda partai, baik musda di Indramayu maupun penegakan AD/ART,” tegasnya.

Lukman menyebutkan, kalau ada pihak yang ingin menguasai posisi apapun, baik di partai atau eksekutif, maka dipersilahkan saja, karena itu hak pribadi seseorang.

“Dia mau jadi Gubernur, mau jadi Presiden, silahkan saja. Tapi, di partai Golkar ini, merupakan organisasi parpol yang harus menggunakan aturan dan ada mekanismenya. Jadi Kuswanto harus paham berorganisasi, dan yang akan bertindak kedepan itu adalah PARTAI bukan PRIBADI, ” jelas Lukman.

Bersama banyak rekan ketua PK Partai Golkar lainnya, Lukman mendukung segera dilakukannya musda dan mendukung ditegakkannya sanksi organisasi yang telah direkomendasikan oleh bidang organisasi DPD Partai Golkar Jabar kepada Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu (Syaefudin). Akibat statemennya tentang pembatalan/pencabutan SK DPP Partai Golkar mengenai penunjukan Daniel Muttaqin Syafiuddin (DMS) sebagai Calon Bupati Indramayu. Statemen itu dianggap hoax, karena tidak bukti, dan DPP Partai Golkar tidak pernah mencabutnya hingga sekarang.

“Kami juga mendukung adanya perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto supaya Daniel sebagai calon bupati dan ketua DPD Partai Golkar di Indramayu,”tambah Lukman yang mengenal dekat sosok Daniel yang kini kembali duduk sebagai anggota DPR RI.

Hal senada juga disampaikan Astoro, yang namanya masuk dalam kepengurusan DPD Partai Golkar periode 2016-2020. Menurut Astoro, pernyataan Kuswanto yang mewacanakan reformasi total di tubuh partai Golkar Indramayu, patut dipertanyakan. Karena kondisi partai Golkar tidak buruk sekalilah

“Partai Golkar di Indramayu tidak buruk sekali, sehingga tidak perlu reformasi total. Kita ini hanya perlu segera melaksanakan agenda partai berupa Musda untuk menetapkan ketua definitif. Supaya menghadapi Pilkada serentak bulan Desember 2020, Partai Golkar kembali solid dan memenangkan pilkada,” harapnya.

Untuk mencari pemimpin partai Golkar di Indramayu kedepan, tidaklah sulit. Karena ketua umum Airlangga sendiri sudah memberikan petunjuk, supaya Daniel yang menjadi Cabup dan Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, kedepan.

“Kalau ada figur yang akan diberikan sanksi organisasi oleh partai Golkar, terus pengen maju sebagai ketua partai Golkar di Indramayu, sebaiknya dia mawas diri, dan introfeksi diri,” jelas Astoro.

Lebih lanjut, Astoro yang tinggal di desa Tugu kecamatan Sliyeg ini, mengatakan, kalau sudah kebijakan Partai Golkar, apalagi sudah perintah Ketua umum (Airlangga Hartarto), maka semua kader partai sdh harus loyal mematuhi.

“Kalau memang perintah Partai Golkar kepada Syaefudin, pasti Bung Daniel atau DMS juga akan patuh dan menghormati keputusan Partai/ Ketum PG. Jadi haruus di ingat, ini bukan keputusan pribadi, tapi keputusan partai.

Yang jadi masalah sekarang adalah rekomendasi bagian hukum dan bagian organisasi PG Jabar yg akan di teruskan ke DPP Partai Golkar. Salah satunya penegakan sanksi organisasi berdasarkan AD-ART. Dari mulai sanksi teguran, hingga pemecatan keanggotaan dari partai,” tegasnya. (rls)

Komentar

News Feed