oleh

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu

-Tak Berkategori-191 views

Min.co.id-Pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Indramayu telah dilaksanakan pada 13 Desember lalu, penetapan kuwu terpilih telah dilakukan oleh panitia pilwu di desa masing-masing. Jika ada perselisihan atas hasil pemilihan kuwu bisa dilakukan dengan mekanisme yang diatur oleh Peraturan  Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.

Pada pasal 25 Perbup No 25 Tahun 2017:
1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
2. Dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bupati membentuk tim fasilitas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kuwu.
3. Susunan Tim sebagaimana pada ayat  (2) terdiri dari :
a. Pembina : Bupati Indramayu, Wakil Bupati Indramayu, Komandan Distrik Militer 0616 Indramayu, Kepala Kepolisian Resort Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu.
b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
c. Ketua : Asisten Pemerintahan Setya Kabupaten Indramayu.
d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
e. Anggota : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu, dan Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
3. Setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari tim fasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan kuwu, maka Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kuwu dengan Keputusan Bupati.
4. Tim fasilitasi dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati. Sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan panitia pemilihan Kabupaten, tim pengawas tingkat kabupaten dan tim pengawas tingkat kecamatan serta panitia pemilihan kuwu dan komponen lainnya di desa yang bersangkutan.
5. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat. ( Fahmi).

Komentar